
Value Added Tax on Cross-Border Digital Sales in Indonesia
Selling digital products or services to customers in Indonesia can create tax questions for businesses based overseas.

Indonesia kembali mengambil langkah besar dalam menyederhanakan perizinan investasi dan bisnis dengan diterbitkannya Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2025.
Indonesia kembali mengambil langkah besar dalam menyederhanakan perizinan investasi dan bisnis dengan diterbitkannya Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2025. Dikeluarkan oleh Kementerian Investasi (BKPM) pada 1 Oktober 2025 dan berlaku mulai 2 Oktober, regulasi ini membawa serangkaian pembaruan yang dirancang untuk membuat proses pendirian usaha di Indonesia menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih selaras antar kementerian. Regulasi baru ini merupakan implementasi langsung dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 (PP 28/2025) tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menggantikan tiga peraturan BKPM dari tahun 2021.
Dengan mengkonsolidasikan dan memperbarui aturan-aturan tersebut, pemerintah bertujuan memastikan Indonesia tetap menjadi destinasi menarik baik untuk investor domestik maupun asing. Bagi para pengusaha dan investor asing, ketentuan baru ini bukan sekadar perubahan teknis, tetapi sinyal bahwa Indonesia semakin serius dalam meningkatkan kemudahan berusaha dan transformasi digital melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Salah satu pembaharuan yang paling menonjol adalah penurunan modal minimum untuk perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Sebelumnya, investor asing wajib memiliki modal disetor minimal Rp 10 miliar. Kini, modal disetor ini turun menjadi hanya Rp 2,5 miliar.
Perubahan ini sangat penting bagi investor asing skala kecil atau startup yang ingin masuk ke pasar Indonesia. Regulasi ini membuka peluang bagi bisnis inovatif dan UKM asing yang sebelumnya terhambat oleh tingginya persyaratan modal. Namun, ada catatan penting: modal yang disetor tidak boleh ditarik kembali dalam 12 bulan, kecuali digunakan untuk kegiatan bisnis yang sah. Ini memastikan dana benar-benar digunakan untuk aktivitas usaha, bukan sekadar formalitas.
Regulasi ini juga memperkenalkan kerangka yang lebih fleksibel untuk perizinan impor. Di Indonesia, importir beroperasi dengan dua jenis izin:
Di bawah Peraturan BKPM No. 5/2025, API-U kini dapat dikonversi menjadi API-P, menyelaraskan ketentuan impor antara Kementerian Perdagangan dan BKPM. Namun, konversi sebaliknya (API-P ke API-U) tidak diperbolehkan. Penyesuaian ini membantu perusahaan manufaktur dan perdagangan beroperasi dengan lebih luwes, terutama bagi bisnis yang model operasinya berkembang seiring waktu.
Perubahan positif lainnya adalah adanya batas waktu yang lebih jelas tentang kapan perusahaan diharapkan beroperasi secara komersial setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebagai contoh: Perusahaan konsultan manajemen dapat memulai operasi komersial dalam 1–3 tahun setelah mendapatkan NIB. Tenggat waktu dapat berbeda tergantung apakah pembangunan infrastruktur diperlukan.
Meskipun regulasi menggunakan frasa “tidak lebih cepat dari satu tahun”, para analis hukum menginterpretasikannya sebagai panduan, bukan larangan mutlak — perusahaan tetap dapat memulai lebih cepat apabila siap.
Di masa lalu, pelaku usaha sering mengalami keterlambatan saat mengurus izin lingkungan dan tata ruang. Peraturan BKPM No. 5 bertujuan memperbaikinya melalui standardisasi dan digitalisasi prosedur dalam sistem OSS.
Peningkatan utama meliputi:
Selain itu, OSS kini memiliki fitur penapisan lingkungan terintegrasi, yang otomatis menentukan jenis dokumen dan persetujuan teknis yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan usaha. Integrasi ini menghemat waktu, mengurangi duplikasi proses, dan meningkatkan transparansi — suatu peningkatan besar dalam ekosistem regulasi Indonesia.
Dalam aturan sebelumnya, kegiatan penunjang (seperti pergudangan, logistik, atau dukungan IT) tidak boleh menghasilkan pendapatan. Dalam regulasi baru, perusahaan diperbolehkan memonetisasi kegiatan penunjang, selama kegiatan tersebut tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan, dan memenuhi persyaratan investasi minimum untuk PMA.
Namun, fleksibilitas ini datang dengan tanggung jawab — investor asing tetap harus memenuhi aturan investasi minimum Rp 10 miliar untuk kegiatan usaha utama, tergantung klasifikasi bisnis.
Industri makanan dan minuman (F&B) mendapatkan pengecualian khusus. Sebelumnya, aturan minimum investasi Rp 10 miliar berlaku per lokasi. Kini, aturan tersebut berlaku per kota atau kabupaten, sehingga lebih fleksibel bagi operator multi-outlet atau franchise. Pembaruan ini mendukung ekspansi restoran dan kafe asing — tren yang semakin berkembang di Jakarta, Bali, dan Bandung.
Untuk perusahaan digital, terutama Electronic System Operator (ESO) asing, regulasi ini menambah lapisan kepatuhan. Mereka kini wajib memperoleh NIB dan mendaftar sebagai ESO di bawah Permen Kominfo No. 5 Tahun 2020.
Ini bukanlah izin baru, melainkan penyesuaian agar pendaftaran ESO berjalan sesuai kerangka OSS BKPM, sehingga perusahaan teknologi asing yang beroperasi online tercatat dengan baik.
Dalam industri sensitif seperti farmasi, pangan, dan energi nuklir, perusahaan kini harus menunjukkan bukti kepatuhan sebelum mencabut izin usaha secara sukarela. Ini mencakup bukti selesainya penarikan produk (recall), pemenuhan kewajiban pelaporan, dan kepatuhan regulasi.
Aturan ini memastikan tanggung jawab publik tetap terjaga dan mencegah perusahaan "kabur" dari kewajiban yang dapat berdampak pada keamanan atau lingkungan.
Regulasi ini juga memperketat kewajiban pelaporan LKPM. Jika perusahaan tetap berada dalam tahap konstruksi tanpa kemajuan selama empat kuartal berturut-turut, BKPM dapat menjatuhkan sanksi administratif. Artinya, perusahaan diharapkan mulai merealisasikan investasi dalam waktu satu tahun setelah memperoleh NIB — yang mendorong investasi aktif, bukan spekulatif.
Mengapa Regulasi Ini Penting bagi Investor?
Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2025 bukan sekadar reformasi birokrasi — tetapi langkah menuju ekosistem perizinan yang modern, transparan, dan terhubung secara digital.
Berikut alasannya:
Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2025 menandai arah baru Indonesia: tata kelola digital, kepatuhan yang lebih baik, dan inklusivitas investasi. Bagi pelaku usaha — terutama investor asing — kini semakin mudah untuk mendirikan dan mengembangkan bisnis di Indonesia, selama mereka mematuhi aturan main. Kombinasi modal minimum yang lebih rendah, perizinan digital yang lebih cepat, dan transparansi yang lebih baik menunjukkan pergeseran besar dalam lanskap investasi nasional. Seperti biasa, perusahaan disarankan mendapatkan pendampingan profesional untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan terbaru. Namun satu hal pasti: masa depan investasi Indonesia kini lebih terbuka, modern, dan transparan.
Table of Contents
Related Posts

Value Added Tax on Cross-Border Digital Sales in Indonesia
Selling digital products or services to customers in Indonesia can create tax questions for businesses based overseas.

Understanding ITAS in Indonesia: Visa Types, Stay Permit Rules and What Foreigners Need to Know
Foreign nationals planning to live in Indonesia for work, investment, family or another approved purpose need to understand which immigration permission applies to their circumstances.

Mandatory Export of Ferro Alloys Through PT DSI from 2027: What Is the Impact on Businesses?
Starting 1 January 2027, exports of ferro alloys can only be carried out through PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI). Ahead of that deadline, the Ministry of Trade is evaluating whether the infrastructure, implementing regulations, and business actors are ready.

Schedule a Free Consultation!
Tell us about your plan and our consultants will reach out to you to assist with your needs.