HomeBlogAbout Us
COMPANY REGISTRATIONREPRESENTATIVE OFFICEVIRTUAL OFFICE
LEGAL ADVISORYDIRECTORSHIP SERVICECORPORATE SECRETARIAL SERVICEREAL ESTATE ACQUISITIONBUSINESS LICENSEEMPLOYER OF RECORDTRADEMARKMIXED MARRIAGE
Tax & AccountingVisa ImmigrationBook Free ConsultationClient Login
PP 28/2025 dan Dampaknya bagi Pelaku Usaha di Indonesia
Indonesiaaturan terbaru perizinan berisikoperizinan berbasis risikopp 28 tahun 2025risiko perizinan
September 22, 2025by seocptcorporate

PP 28/2025 dan Dampaknya bagi Pelaku Usaha di Indonesia

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 membawa perubahan besar dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia. Aturan ini menggantikan PP 5/2021 dan memperluas sektor usaha yang wajib melalui mekanisme perizinan. Bagi pelaku usah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 membawa perubahan besar dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia. Aturan ini menggantikan PP 5/2021 dan memperluas sektor usaha yang wajib melalui mekanisme perizinan. Bagi pelaku usaha lokal, memahami regulasi baru ini sangat penting agar proses pendaftaran perusahaan berjalan lancar dan sesuai hukum. Pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan iklim investasi dan mempermudah proses berusaha. Namun, di saat yang sama, regulasi juga ditujukan untuk memastikan kepatuhan, perlindungan lingkungan, serta standar pelayanan publik yang lebih jelas. PP 28/2025 hadir untuk menyempurnakan kerangka perizinan berbasis risiko, sehingga pelaku usaha memiliki kepastian hukum sekaligus kewajiban yang lebih terukur. Salah satu perubahan penting adalah bertambahnya sektor usaha yang masuk kategori wajib izin. Dari sebelumnya 305 sektor kini menjadi 327 sektor. Beberapa sektor baru tersebut antara lain: ekonomi kreatif, informasi geospasial, metrologi legal, koperasi dan investasi, serta sistem elektronik dan transaksi digital. Bagi investor asing yang ingin mendirikan Perseroan Penanaman Modal Asing (PT PMA), penting untuk memeriksa apakah sektor usaha yang dipilih termasuk dalam daftar tambahan ini. Jika masuk, maka izin dan dokumen pendukung yang dibutuhkan juga bertambah. Kerangka perizinan dalam PP 28/2025 masih dibagi ke dalam empat tingkat risiko:
  • Risiko Rendah: cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB)
  • Risiko Menengah-Rendah: NIB + Sertifikat Standar (pernyataan mandiri)
  • Risiko Menengah-Tinggi: NIB + Sertifikat Standar (terverifikasi)
  • Risiko Tinggi: NIB + Izin Usaha
Klasifikasi ini sangat menentukan seberapa kompleks proses pendaftaran perusahaan. Investor asing maupun pengusaha lokal dalam sektor tertentu bisa langsung masuk kategori risiko lebih tinggi, sehingga memerlukan izin tambahan dan waktu proses yang lebih panjang. Setidaknya ada dua tantangan utama yang dihadapi investor asing dan pengusaha lokal setelah PP 28/2025 berlaku. Pertama, beberapa sektor yang sebelumnya bebas izin kini memerlukan prosedur tambahan. Kedua, pengawasan terhadap kepemilikan asing di sektor berisiko tinggi akan lebih ketat, sehingga izin yang dibutuhkan bisa lebih rumit.. Selain itu, sistem OSS (Online Single Submission) juga diperbarui untuk menilai risiko secara real time. Fitur ini membuat proses lebih transparan, tetapi investor harus lebih teliti dalam menyiapkan dokumen. Regulasi ini juga menegaskan adanya sanksi administratif yang lebih tegas, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin. Karena itu, kepatuhan administratif menjadi kunci agar bisnis tetap berjalan tanpa hambatan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga semakin diperkuat. Hal ini membuat pelaku usaha harus memperhatikan aturan di dua level tersebut. Di tengah perubahan ini, banyak perusahaan, terutama PT PMA, memilih menggunakan jasa konsultan hukum dan layanan corporate secretarial agar terhindar dari kesalahan prosedur dan proses pendaftaran perusahaan berjalan lebih efisien. Salah satu rujukan yang bisa dipertimbangkan adalah CPT Corporate, yang berpengalaman dalam mendampingi investor asing maupun lokal dalam proses pendaftaran perusahaan di Indonesia. Dengan pemahaman mendalam mengenai regulasi terbaru, CPT Corporate dapat membantu analisis klasifikasi risiko, pengurusan izin, hingga penyusunan dokumen sesuai dengan sistem OSS. PP 28/2025 tidak hanya soal perubahan administratif, tetapi juga strategi pemerintah untuk menyeimbangkan kemudahan berusaha dengan kepastian hukum. Bagi investor asing maupun pelaku usaha lokal, memahami dampak regulasi ini adalah langkah penting sebelum memulai atau mengembangkan bisnis di Indonesia. Dengan strategi kepatuhan yang tepat, perubahan ini bisa menjadi peluang untuk membangun fondasi bisnis yang lebih kokoh. Butuh panduan lebih lanjut tentang pendaftaran perusahaan di Indonesia? Kunjungi CPT Corporate untuk mendapatkan dukungan profesional yang membantu Anda menavigasi regulasi terbaru.
Indonesia
Share on facebookShare on X
PREVIOUS POSTPeluang dan Tantangan Merekrut Karyawan di Bali untuk Perusahaan Internasional
NEXT POSTDaftar Long Weekend, Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026!

Related Posts

Why a Deed of Establishment (Akta Pendirian) Is Critical for Company Registration in Indonesia
English
April 14, 2026

Why a Deed of Establishment (Akta Pendirian) Is Critical for Company Registration in Indonesia

Starting a business in Indonesia involves several legal steps, but one document sits at the very foundation of the entire process: the Deed of Establishment (Akta Pendirian) . Without it, a company cannot legally exist as a corporate entity under Ind...

Read More
Why Environmental Approval (UKL-UPL or AMDAL) May Be Required Before Obtaining Operational Licenses?
English
April 12, 2026

Why Environmental Approval (UKL-UPL or AMDAL) May Be Required Before Obtaining Operational Licenses?

Indonesia has made significant progress in simplifying its investment climate through the risk-based business licensing system and the Online Single Submission (OSS) platform. While the system reduces bureaucracy for many sectors, certain regulatory ...

Read More
When Do You Need a Nominee Director for Your Company?
English
April 7, 2026

When Do You Need a Nominee Director for Your Company?

Expanding a business across borders comes with exciting opportunities—but also complex regulatory requirements. One concept that frequently appears in international business structuring is the Nominee Director . While often misunderstood, a nominee d...

Read More

Schedule a Free Consultation!

Tell us about your plan and our consultants will reach out to you to assist with your needs.

Book Free Consultation
WhatsApp