HomeBlogAbout Us
COMPANY REGISTRATIONREPRESENTATIVE OFFICEVIRTUAL OFFICE
LEGAL ADVISORYDIRECTORSHIP SERVICECORPORATE SECRETARIAL SERVICEREAL ESTATE ACQUISITIONBUSINESS LICENSEEMPLOYER OF RECORDTRADEMARKMIXED MARRIAGE
Tax & AccountingVisa ImmigrationBook Free ConsultationKey icon symbolizing a solution or access to servicesClient Login
Coretax, Sistem Baru Perpajakan di Indonesia!
Indonesiacoretaxpajakpajak indonesiasistem pajak baru
January 10, 2025by Gita

Coretax, Sistem Baru Perpajakan di Indonesia!

Mulai 1 Januari 2025 kemarin, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerapkan sistem baru dalam perpajakan yaitu, Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Sistem ini diatur dalam Peraturan Menteri Keu.

Mulai 1 Januari 2025 kemarin, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerapkan sistem baru dalam perpajakan yaitu, Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Sistem ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) yang ditetapkan pada 14 Oktober 2024. Tujuan dari diterbitkannya PMK 81/2024 yaitu untuk menyederhanakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem administrasi perpajakan, mendukung pengawasan yang lebih efektif oleh Ditjen Pajak.

Apa itu Coretax System?

Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak terbaru yang memberikan kemudahan bagi pengguna karena mengintegrasikan seluruh layanan administrasi perpajakan di Indonesia. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Tujuan dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Jika sebelumnya akses lapor pajak dilaksanakan di DJP Online, membuat faktur secara terpisah di e-faktur, pengiriman surat manual melalui pos yang memerlukan waktu dan proses manual yang lebih panjang, kini semua sudah bisa dilakukan di satu sistem yang sama di dalam Coretax. Dengan adanya sistem ini, diharapkan mengurangi kesalahan administrasi, mempermudah akses informasi perpajakan, serta memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban. Dalam meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam proses perpajakan, sistem Coretax menghubungkan sumber data seperti laporan transaksi dari perbankan dan lembaga lain, sehingga memudahkan pemeriksaan, meminimalkan pemalsuan dokumen karena proses dilakukan secara digital. Data yang transparan di coretax akan lebih cepat mendeteksi pelanggaran.

Bagaimana Cara Mengakses Coretax?

Berikut langkah-langkah untuk mengakses layanan coretax dari DJP dengan menggunakan akun DJPOnline:
  • Akses ke laman https://www.pajak.go.id/coretaxdjp.
  • Login dengan identitas pengguna Anda yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di sistem DJP.
  • Setelah itu isi kode captcha dan klik login.
  • Atur ulang kata sandi dan memilih metode konfirmasi melalui email atau nomor telepon yang terdaftar.
  • Setelah menerima tautan yang dikirim di email atau pesan, klik dan buat kata sandi baru dan passphrase untuk tanda tangan elektronik.
  • Coretax sudah bisa kamu akses secara penuh
Kamu sudah dapat mengakses coretax untuk pelayanan pajak. Dengan coretax, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak.
Indonesia
Icon to share the article on FacebookShare on facebookIcon to share the article on X (Twitter)Share on X
PREVIOUS POSTHow to Transition from a Business Visa to a Long-Term Stay in Indonesia: A Foreigner's Guide
NEXT POSTIndonesia’s Digital Nomad Visa: A New Opportunity for Australians

Table of Contents

Related Posts

Mandatory Export of Ferro Alloys Through PT DSI from 2027: What Is the Impact on Businesses?
blogenglish
October 1, 2026

Mandatory Export of Ferro Alloys Through PT DSI from 2027: What Is the Impact on Businesses?

Starting 1 January 2027, exports of ferro alloys can only be carried out through PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI). Ahead of that deadline, the Ministry of Trade is evaluating whether the infrastructure, implementing regulations, and business actors are ready.

Read MoreForward arrow navigation icon
Ekspor Paduan Besi Wajib Lewat PT DSI Mulai 2027: Apa Dampaknya bagi Pelaku Usaha?
blogindonesia
October 1, 2026

Ekspor Paduan Besi Wajib Lewat PT DSI Mulai 2027: Apa Dampaknya bagi Pelaku Usaha?

Mulai 1 Januari 2027, ekspor paduan besi (ferro alloy) hanya bisa dilakukan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI). Menjelang tenggat itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengevaluasi apakah infrastruktur, regulasi turunan, dan pelaku usaha sudah siap.

Read MoreForward arrow navigation icon
Importing Halal Products into Indonesia: What You Need to Know About the LPPH
blogenglish
October 1, 2026

Importing Halal Products into Indonesia: What You Need to Know About the LPPH

Starting 9 September 2026, all imported products subject to mandatory halal certification, from food and beverages to cosmetics, chemical, and biological products, can no longer enter Indonesia directly on the strength of a foreign halal certificate alone.

Read MoreForward arrow navigation icon

Schedule a Free Consultation!

Tell us about your plan and our consultants will reach out to you to assist with your needs.

Book Free ConsultationForward arrow navigation icon
WhatsApp