Penyesuaian KBLI 2025: Apa yang Berubah dan Apa Dampaknya bagi Pelaku Usaha?

Pemerintah Indonesia resmi mendorong implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) melalui platform OSS. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Bersama (SEB) yang melibatkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Hukum, serta Badan Pusat Statistik. Langkah ini bukan sekadar pembaruan administratif, pemerintah ingin memastikan bahwa sistem perizinan usaha di Indonesia tetap relevan dengan perkembangan ekonomi, sekaligus memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha.

Kenapa KBLI 2025 Perlu Diterapkan?

Penerapan KBLI 2025 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 yang mewajibkan penyesuaian klasifikasi kegiatan usaha. Dengan adanya pembaruan ini:

• klasifikasi usaha menjadi lebih relevan dengan kondisi industri terkini
• penentuan tingkat risiko usaha menjadi lebih akurat
• sistem OSS dan AHU dapat terintegrasi dengan lebih optimal

Agar implementasinya berjalan lancar, pemerintah juga menyiapkan panduan teknis yang menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, notaris, hingga pelaku usaha.

Izin Usaha Lama Tetap Berlaku

Berdasarkan Surat Edaran Bersama, salah satu poin yang penting untuk diketahui para pelaku usaha adalah seluruh izin usaha yang sudah terbit sebelum implementasi KBLI 2025 dinyatakan tetap berlaku. Ini mencakup Persyaratan Dasar (PD), Perizinan Berusaha (PB) dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Artinya, pelaku usaha tidak perlu terburu-buru melakukan perubahan hanya karena adanya KBLI versi terbaru.

Kapan Pelaku Usaha Perlu Melakukan Penyesuaian?

Pelaku usaha baru perlu melakukan penyesuaian KBLI apabila terdapat perubahan maksud dan tujuan perusahaan ataupun ada perubahan atau penambahan kegiatan usaha Jika ada perubahan, penyesuaian KBLI 2025 dilakukan melalui perubahan anggaran dasar di sistem Ditjen AHU sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak Semua Perubahan Perlu Update

Jika perubahan hanya berupa penyesuaian kode KBLI tanpa mengubah kegiatan usaha, maka pelaku usaha tidak perlu melakukan perubahan apa pun. Penyesuaian akan dilakukan secara otomatis oleh sistem OSS dan Ditjen AHU berdasarkan tabel konversi yang telah ditetapkan.

Masa Transisi Hingga Juni 2026

Pemerintah memberikan masa transisi dalam implementasi KBLI 2025 hingga 18 Juni 2026. Selama periode ini:

• Sistem Ditjen AHU masih menggunakan KBLI 2020 untuk pengesahan badan usaha
• Sistem OSS masih menggunakan KBLI 2020 untuk proses perizinan berbasis risiko

Dengan demikian, pelaku usaha yang sedang mendirikan perusahaan atau mengurus izin dalam waktu dekat tetap mengikuti ketentuan KBLI 2020.

Tujuan Utama Kebijakan Ini

Secara umum, penyesuaian KBLI 2025 memiliki beberapa tujuan utama:

• memberikan kepastian hukum dalam penggunaan klasifikasi usaha terbaru
• mempercepat dan mempermudah proses perizinan usaha
• meningkatkan akurasi penentuan tingkat risiko usaha
• memastikan integrasi sistem OSS, AHU, dan sistem lainnya berjalan optimal

Dengan kata lain, kebijakan ini tidak hanya soal perubahan kode, tetapi juga bagian dari reformasi sistem perizinan usaha di Indonesia. Bagi pelaku usaha, kunci utamanya adalah memahami apakah kondisi bisnis kamu memang memerlukan penyesuaian. Secara sederhana, kesimpulannya adalah:

• Jika kamu tidak ada perubahan usaha maka tidak perlu update
• Jika hanya perubahan kode maka akan diubah otomatis oleh sistem
• Jika ada perubahan kegiatan usaha maka kamu wajib melakukan penyesuaian

Memahami hal ini akan membantu pelaku usaha mengambil langkah yang tepat tanpa melakukan proses yang sebenarnya tidak diperlukan.

Kesimpulan

Penyesuaian KBLI 2025 pada dasarnya tidak mewajibkan seluruh pelaku usaha untuk langsung melakukan perubahan. Pemerintah memberikan masa transisi hingga Juni 2026 agar proses ini dapat berjalan secara bertahap dan tidak membebani. Penyesuaian hanya diperlukan apabila terdapat perubahan pada kegiatan usaha atau maksud dan tujuan perusahaan, sementara perubahan yang bersifat administratif seperti penyesuaian kode akan dilakukan secara otomatis oleh sistem. Dengan memahami ketentuan ini, pelaku usaha dapat menentukan langkah yang tepat tanpa melakukan proses yang tidak diperlukan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini penting agar kegiatan usaha tetap berjalan lancar dan tidak terkendala dari sisi perizinan. Jika kamu masih ragu apakah bisnis kamu perlu melakukan penyesuaian KBLI 2025, atau berencana mendirikan PT maupun badan usaha lainnya, CPT Corporate siap membantu mulai dari konsultasi, penyesuaian KBLI, perubahan anggaran dasar, hingga pengurusan perizinan OSS secara menyeluruh. Konsultasikan kebutuhan bisnis kamu sekarang agar proses legalitas berjalan lebih mudah, aman, dan sesuai ketentuan.